12 Januari 2005

Bisnis: Operasional SMF masih Tunggu PP

JAKARTA (Media): Pengoperasian pola pembiayaan perumahan melalui Secondary Mortgage Facility (SMF) terganjal belum tuntasnya pembahasan peraturan pemerintah (PP) tentang lembaga yang mengoperasionalkan mekanisme pembiayaan tersebut.

"Seharusnya pembahasan telah selesai tanggal 10 Januari kemarin. Tetapi hingga saat ini pengkajian masih belum selesai karena masih membahas beberapa hal. Salah satunya soal penentuan lembaga dan aturan penjaminan dana dalam mekanisme SMF," ungkap Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari, di sela-sela pembukaan lokakarya Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah di Jakarta, kemarin.

Dari sisi alokasi dana yang terkumpul untuk SMF saat ini tercatat Rp2,5 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1 triliun. Sisanya berasal dari dana Jamsostek yang menyatakan sanggup mengucurkan dana sebesar Rp1,5 triliun.

"Setidaknya diperlukan dana dua kali lipat dari jumlah itu," kata Asy'ari Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Direktur Utama Bank BTN Kodradi menyatakan kemampuannya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 75 ribu unit rumah sederhana pada tahun ini. Jumlah tersebut lebih tinggi dari pencapaian 2004 yang tercatat lebih dari 68 ribu unit.

KPR BTN

Selain itu pada 2005 alokasi nilai KPR BTN juga ditingkatkan mencapai Rp1,73 triliun. Menurut Kodradi, jumlah 75 ribu unit rumah sederhana itu meliputi rumah subsidi dan nonsubsidi. Mengenai jumlah rumah subsidi masih menunggu alokasi APBN 2005 dari pemerintah. Penyaluran dana subsidi dari pemerintah itu tidak dapat terburu-buru, karena dikhawatirkan salah sasaran. Sasaran penerima dana subsidi adalah masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp1,5 juta per bulan.

Total kredit Bank BTN yang akan disalurkan pada tahun ini mencapai Rp4,08 triliun, sebanyak 90% di antaranya ditujukan untuk KPR dan kredit yang terkait perumahan, misalnya kredit konstruksi untuk pengembang. Sejauh ini Bank BTN berhasil menekan biaya operasional, meskipun debitur yang ditangani sangat banyak, untuk rumah sederhana saja kredit yang disalurkan dialokasikan untuk membangun 68.750 unit rumah dengan nilai Rp1,73 triliun. Sedangkan bank lain mungkin Rp1,5 triliun tetapi untuk satu debitur.

Secara umum kebutuhan total pendanaan perumahan pada 2005 adalah Rp18,2 triliun. Dana tersebut diproyeksikan bersumber dari APBN Rp3,02 triliun. Sisanya sebesar Rp15,18 triliun akan diupayakan dari sumber non-APBN seperti perbankan, Bapertarum-PNS, Jamsostek, YKPP, dana masyarakat dan SMF. Dana yang dialokasikan pada APBN 2005 sebesar Rp698 miliar. Sedangkan sisa dari non-APBN yang telah disepakati sebesar Rp3,75 miliar.

Edisi: 12 Januari 2005
Penulis: [(*/E-6)]
Halaman: 07-07
Rubrik: Ekonomi dan Bisnis