Minggu, 16 Januari 2005

Minggu, 16 Januari 2005
BERITA UMUM
PP Infrastruktur Disiapkan
678 Investor Siap Jajaki 91 Proyek

JAKARTA(Media): Sejumlah 11 peraturan pemerintah dan presiden mengenai investasi infrastruktur akan diterbitkan, untuk mendukung keberhasilan Infratsructure Summit yang akan diselenggarakan di Jakarta, esok. Peraturan tersebut antara lain terkait dengan mekanisme tender yang fair dan pembebasan lahan yang transparan.

"Langkah tersebut dilakukan demi memenuhi keinginan dunia usaha, agar terdapat suatu regulasi dan kebijakan yang mendukung kinerja pembangunan infrastruktur," ungkap Ketua Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Raden Pardede kepada Media, kemarin.

Lebih jauh, menurut Pardede, pemerintah berkomitmen kepada para investor untuk membuat peta hukum, berupa peraturan yang memudahkan kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui pembuatan regulasi-regulasi baru. Enam di antara regulasi tersebut mengenai perhubungan, dua mengenai pekerjaan umum, selain itu juga regulasi mengenai pertanahan, listrik, dan gas. Saat ini perumusan regulasi tersebut telah mencapai draf dan sedang disempurnakan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie usai mengikuti rapat terbatas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (14/1) malam juga menegaskan hal yang sama. "Dengan upaya tersebut pemerintah berharap tidak ada lagi proyek infrastruktur yang macet," ujarnya.

Kesiapan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, sebelum menawarkan 91 proyek infrastruktur pada Infrastructure Summit I yang berlangsung 17-18 Januari 2004 di Jakarta itu, memang wajar. Pasalnya dalam pertemuan tingkat tinggi infrastruktur itu melibatkan 678 investor dengan proyek yang ditawarkan senilai US$22,2 miliar.

Dengan sejumlah kesiapan tersebut Aburizal optimistis seluruh proyek yang ditawarkan siap tender dan pelaksanaan tendernya segera dibuka paling lambat Februari 2005. "Tender akan dilakukan secara terbuka, sektoral dan tidak membedakan antara perusahaan dalam dan luar negeri," ujar Aburizal.

Sambut baik

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat menyambut baik upaya pemerintah tersebut. Karena, menurut Hidayat, salah satu kendala kelancaran berbagai proyek infrastruktur di tanah air sangat terkait dengan ketidakpastian peraturan yang diterapkan.

Kepastian hukum sangat diperlukan, apalagi proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada pihak swasta nasional maupun asing diharapkan bisa mengembalikan modal investasi. Selain itu proyek infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 7% pada tahun ini.

Sementara itu Aburizal juga mengungkapkan Infrastructure Summit I investor yang hadir antara lain dari Singapura, Brunai, Malaysia, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, Inggris, Spanyol, Filipina, Belanda, India, Vietnam, Prancis, Australia, Jerman, dan China.

Pemerintah, juga telah mempersiapkan penyelenggaraan Infrastructure Summit II pada November mendatang, dan menawarkan 52 proyek dengan total investasi US$57,5 miliar.

``Pada Summit I yang ditawarkan adalah bisnis yang betul-betul bisa dibayar kembali, infrastrukturnya sendiri kami perkirakan rate of return-nya 15%-23% dan setiap sektor dijabarkan rinci. Misalnya jalan tol dari kota apa sampai di kota mana, power plan di Sibolga berapa kebutuhannya dll,`` jelas Aburizal.

Secara rinci beberapa proyek infrastruktur sudah diungkapkan nilaianya. Antara lain 38 proyek jalan tol total nilai investasi yang dibutuhkan adalah US$9,4 miliar, 24 proyek air minum dengan nilai investasi sekitar US$709 juta, dan proyek pelabuhan udara senilai US$1,5 miliar.

Pelabuhan udara yang pendanaannya akan ditawarkan kepada investor swasta adalah pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar senilai Rp844 miliar, pengembangan Bandara Kualanamo, Medan Rp2,25 triliun, fasilitas kargo Bandara Soekarno-Hatta Rp1,6 triliun, dan kereta api Bandara Soekarno-Hatta Rp696 miliar.

Selain itu, di sektor perhubungan laut pemerintah juga menawarkan proyek pembangunan Pelabuhan Kontainer Bojonegara Banten tahap I senilai Rp1,9 triliun, perluasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya senilai Rp6,4 triliun, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta senilai Rp4,4 triliun, dan pengembangan Pelabuhan Balikpapan Rp648 miliar. (*/E-6)